Kategori
Bisnis

Mendag Pastikan Harga Minyak Goreng di Pasar Sesuai HET dalam Beberapa Hari ke Depan

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lufti memastikan harga minyak goreng di pasar akan sesuai aturan harga eceren tertinggi (HET) dalam beberapa hari ke depan. Hal tersebut disampaikan Lufti saat meninjau implementasi kebijakan HET minyak goreng di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. "Hari ini sudah mulai berjalan dan saat ini masih dalam proses penyesuaian, sehingga kita masih bisa menemukan harga minyak curah yang masih belum sesuai HET. Tapi dalam tiga sampai empat hari ke depan, harga ini akan mengikuti HET minyak goreng yang ditetapkan," ujar Lutfi dalam keterangannya, Kamis (3/2/2022).

Menurutnya, pasokan minyak goreng ke pasar rakyat terjaga dengan baik, dan pasokan baru yang sudah diberlakukan HET, telah membaur dengan pasokan lama di pasar. Setelah meninjau Pasar Kramat Jati, Lutfi melanjutkan peninjauan ke pabrik minyak goreng PT Asianagro Agungjaya, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, untuk memastikan pasokan CPO berjalan dengan baik ke produsen. Sehingga, para produsen bisa mendistribusikan minyak goreng lewat jalur distribusi sesuai HET pemerintah.

Diketahui, Lutfi telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sawit. Rinciannya, minyak goreng curah Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter. Permendag Nomor 6 Tahun 2022 tersebut berlaku mulai 1 Februari 2022.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung meminta Kementerian Perdagangan mengawasi secara ketat penerapan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) minyak sawit. Menurutnya, kebijakan tersebut saat ini dimanfaatkan sebagian oknum produsen untuk menekan harga tandan buah segar (TBS) di petani. "Banyak laporan yang saya terima dari petani petani sawit kita. Mereka mengaku harga sawit turun hingga Rp 1.000 dari harga pasaran saat ini, para pengusaha yang membeli memakai kebijakan DMO dan DPO sebagai alasannya," kata Martin.

Padahal, kata Martin, di tengah membaiknya harga komoditi dunia dan sebagian besar komoditas CPO adalah untuk ekspor, sebenarnya pengusaha sudah mendapat untung yang besar. "Dengan kebijakan DMO dan DPO, mereka hanya harus memperkecil margin keuntungan di dalam negeri,” ucap politikus NasDem itu. Dengan fenomena ini, Martin meminta pemerintah melalui tiga kementerian, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian duduk bersama untuk mensinergikan permasalahan minyak goreng dari hulu hingga ke hilir.

"Koordinasi tersebut diperlukan agar harga eceran tertinggi melalui kebijakan DMO dan DPO harus secara bersamaan melindungi konsumen, sekaligus produsen, khususnya para petani sawit kecil," ujarnya. Martin pun meminta agar jajaran Kementerian Perdagangan untuk aktif turun ke lapangan. "Seluruh jajaran, baik eselon 1, 2 dan 3 harus mencek stok gudang dan harga di pasar. Jangan hanya menunggu laporan," paparnya.

"Bagi yang tidak menjalankan Permendag Nomor 6 tahun 2022, atau yang memanfaatkan Permendag itu untuk menekan harga ke petani, agar dievaluasi izin ekspornya," sambung Martin. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Mufti AN Anam menyebut kebijakan pemerintah melalui Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perdagangan yang diharapkan bisa mengatasi lonjakan harga dan kelangkaan minyak goreng tersebut, gagal total. "Setelah melihat apa yang dilakukan Pak Menteri (Perdagangan) sampai hari ini, kami menilai bahwa kebijakan yang diambil menurut kami masih gagal total," ujar Mufti.

Menurut Mufti, kebijakan satu harga minyak goreng tidak berjalan. Sebab harga minyak goreng di berbagai daerah masih beragam, tidak Rp 14.000 per liter seperti yang disampaikan pemerintah. "Kami beberapa hari kemarin turun (ke lapangan) karena kami ingin memastikan betul bahwa apakah (minyak goreng) Rp 14.000 itu betul betul ada di lapangan. Kenyataannya, jangankan kemarin, per tadi pagi di pasar besar atau di pusat grosir harga minyak goreng Rp18.000 di dapil kami," ujar politisi PDIP dari dapil Jawa Timur II itu. Saat ini, HET untuk minyak goreng curah yang paling murah sebesar Rp 11.500 per liter.

Namun, murahnya harga minyak goreng ini tidak diimbangi dengan pasokannya. Pasalnya, beberapa warung warung kelontong maupun agen dan sejumlah pasar tradisional tidak memiliki pasokan minyak goreng jenis curah.

Kategori
Bisnis

Investor Mulai Khawatir dengan Isu Ancaman Invasi Rusia ke Ukraina

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan, pelaku pasar dan investor tampaknya semakin khawatir, terkait dengan isu ancaman invasi Rusia ke Ukraina. Di mana, akhir akhir ini dikabarkan invasi tersebut mengalami peningkatan, apalagi 100.000 pasukan Rusia sudah ditempatkan di segala penjuru perbatasan Ukraina. "Penumpukan diperkirakan akan terus berlanjut karena tidak ada tanda tanda akan mereda dan pembicaraan pun di antara kedua belah pihak masih menemui jalan buntu," ujar dia melalui risetnya, Selasa (25/1/2022).

Sementara, Amerika Serikat (AS) dan Inggris menanggapi ancaman tersebut dengan memberikan sanksi serta menarik para staf diplomatik mereka keluar dari kedutaan di Kyiv. "Pertanyaannya adalah, sejauh mana para sekutu yang ada di wilayah barat mampu mendukung Ukraina? Wilayah barat pun tidak semuanya 100 persen mendukung, ada yang tidak ingin ikut campur, ada juga yang ingin membantu," kata Nico. Contohnya, panglima Angkatan Laut Jerman justru terpaksa harus mengundurkan diri setelah mengatakan bahwa Putin pantas untuk dihormati.

Sejauh ini juga, Jerman masih menolak untuk memberikan Ukraina dukungan militer, berbeda dengan Amerika dan Inggris. Sebabnya, sejauh ini yang paling keras dalam memberikan tanggapan adalah Amerika dan Inggris dengan memberikan sanksi perekonomian yang diperkirakan mampu memberikan tekanan. Meskipun demikian, hingga saat ini Rusia masih bersikeras bahwa mereka tidak sedang bersiap untuk menyerang tetangganya, Ukraina, meskipun sudah hampir dipastikan di berbagai lokasi perbatasan ada pasukan Rusia.

"Rusia mengatakan, bahwa mereka memiliki hak untuk memindahkan personel dan peralatan militer kemanapun yang dia suka di negara tersebut," tutur Nico. Karena itu, Rusia menuduh pihak barat tengah merencanakan provokasi di Ukraina, di mana Ukraina sendiri bercita cita dapat bergabung dengan Uni Eropa dan NATO di bawah Presiden Volodymyr Zelenskyy. Nico menjelaskan, beberapa upaya sudah dilakukan di tingkat atas para pejabat Rusia, Amerika, dan NATO dalam beberapa pekan terakhir untuk mencoba mengurangi ketegangan, tapi kelihatannya masih belum berhasil.

Pasalnya, Rusia ingin sebuah jaminan dalam bentuk hukum bahwa Ukraina tidak akan diizinkan untuk bergabung dengan aliansi militer Amerika dan Eropa. Rusia juga menginginkan NATO untuk dapat mengembalikan infrastruktur dan personil militer dari beberapa bagian Eropa Timur, dan negara negara bekas Soviet yakni Estonia, Latvia, dan Lituania. Dia menambahkan, Amerika, Inggris, dan Uni Eropa telah memberikan peringatan kepada Rusia bahwa mereka akan menghadapi sanksi lebih lanjut.

Sanksi itu diklaim bisa melumpuhkan Rusia jika menyerang Ukraina, tapi Rusia sendiri sudah terbiasa tampaknya dengan sanksi tersebut. "Begitupun dengan Inggris yang siap untuk mendukung dalam hal membela diri apabila Rusia mengambil langkah menyerang. Well, ada Omicron, ada geopolitik, ada inflasi, dan tentu saja akan ada The Fed yang akan menghiasi pasar, cermati setiap situasi dan kondisi yang terjadi ya," pungkas Nico.

Kategori
Bisnis

Mengenal Apa Itu Green Economy dan Penerapannya di Indonesia

Berikut pengertian terkait green economy atau ekonomi hijau dan penerapannya di Indonesia. Dikutip dari , green economy atau ekonomi hijau adalah adalah proses pengembangan ekonomi yang tetap meperhatikan lingkungan seperti tingkat karbon di udara, efisiensi sumber daya alam, dan sosial. Diketahui di dalam green economy, pertumbuhan pekerja dan pendapatan dikendalikan oleh investasi publik dan privat menjadi semacam aktivitas ekonomi.

Selain aktivitas ekonomi, infrastruktur dan aset yang didapatkan juga harus memiliki syarat yaitu memiliki emisi karbon dan polusi yang rendah, meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya, serta mencegah hilangnya keberagaman hayati serta ekosistem alam. Investasi semacam membutuhkan dukungan melalui pengeluaran dari publik, reformasi kebijakan dan perubahan dalam regulasi terkait perpajakan. United Nation Environment (UNE) telah mempromosikan langkah perkembangan terkait pendapatan yang bersifat alami sebagai aset ekonomi kritis dan sumber pendapatan publik khususnya untuk masyarakat miskin yang mana kehidupannya bergantung kepada sumber daya alam.

Gagasan green economy ini tidak serta merta mengganti pembangunan berkelanjutan tetapi membuat fokus baru untuk ekonomi, investasi, pendapatan dan infrastruktur, pekerja dan kemampuannya, serta kehidupan sosial yang bersifat positif dari benua Asia ke negara Pasifik. Lalu terdapat pula tiga area yang sedang dikerjakan sekarang ini dalam green economy yaitu: 1. Advokasi terkait pendekatan makro ekonomi untuk ketahanan pertumbuhan ekonomi melalui sektor regional, sub regional, serta nasional.

2. Mendemonstrasikan pendekatan green economy dengan fokus utama pada akses finansial hjau, teknologi, dan investasi. 3. Mendukung negara dalam rangkan pengembangan dan pengarusutamaan kebijakan makro ekonomi untuk melakukan dukungan transisi menuju green economy. Lalu untuk kerjasama yang dilakukan UNE adalah menggandeng negara Mongolia untuk implementasi dari National Green Development Policy, mengintegrasi green economy melalui perencanaan pengembangan pada level lokal.

Selain itu juga menggunakan indikator Sustainable Develompment Goals (SDG's) dan sektor utama dalam rangka penghijauan ekonomi. Dikutip dari laman , Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan green economy atau ekonomi hijau telah melakukan perencanaan Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK). Inisiatif PRK ini bertujuan untuk secara eksplisit memasukkan pertimbangan pertimbangan lingkungan contohnya target pengurangan gas rumah kaca dan daya dukung ke dalam kerangka perencanaan pembangunan.

Lalu inisiatif PRK untuk fase pertama telah diadopsi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 2024. Untuk saat ini, inisiatif PRK telah memasuki fase kedua yaitu fase implementasi. Kemudian dalam implementasinya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah didukung oleh UN Partnership for Action on Green Economy (UN PAGE) Indonesia melalui United Nations Institute for Research and Training (UNITAR) telah melaksanakan studi Green Economy Learning Assessment (GELA) di Indonesia.

Studi ini memiliki tujuan yaitu mengembangkan program pelatihan tentang ekonomi hijau, khususnya dalam kerangka implementasi PRK yang komprehensif. Selain itu juga bertujuan agar dapat diimplementasikan secara nasional oleh aparatur sipil negara dan perencana pembangunan di berbagai kementerian atau institusi terkati, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan utama lainnya. Sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan ini maka dapat berkontribusi bagi program peningkatan kapasitas SDM dalam rangka memajukan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Kepastian penerapan green economy atau ekonomi hijau ini juga dikatakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini disampaikannya saat menghadiri Dies Natalis Universitas Parahyangan ke 67 di Kampus Universitas Parahyangan Ciumbuleuit, Kota Bandung, Senin (17/1/2022) dikutip dari . “Kita juga segera bertransformasi ke green economy, produk produk hijau ini memiliki nilai tambah tinggi karena akan diminati pasar global karena ramah lingkungan,” katanya.

Jokowi juga menjabarkan transformasi ekonomi hijau tersebut yang mana sedang terdapat pembangunan Kawasan Industri Hijau di Kalimantan Utara seluas 16.000 hektar. “Kawasan ini akan menjadi gerbang bagi Indonesia baru menjadi sebuah negara industri yang besar yang patut diperhitungkan dunia.” “Gerbangnya di situ, di kawasan industri hijau Kalimantan Utara,” ucap Jokowi.

Selain itu diharapkan kawasan industri hijau tersebut akan selesai 4 5 tahun ke depan. “Semoga dalam waktu 4 sampai 5 tahun ke depan bisa diselesaikan tahap pertama,” pungkasnya.