Latest Post

Tentang Yamaha FreeGo Jadwal 16 Besar Thailand Open 2022 Hari Ini – 11 Wakil Indonesia Tanding, Perang Senior vs Junior

Beragam upaya dilakukan pemerintah demi mencegah munculnya gelombang ketiga Covid 19 di Indonesia saat libur panjang di akhir tahun hingga awal tahun. Salah satunya dengan menghapus cuti bersama pada tanggal 24 Desember 2021 mendatang. Selain itu pemerintah juga telah menyiapkan beragam kebijakan agar kegiatan masyarakat saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) bisa dibatasi dab terkendali.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi mengatakan, meski kini kasus Covid 19 sudah menurun tapi kita tidak boleh lengah. Pasalnya jika nanti pada saat libur Nataru tidak ada pembatasan dan aturan, maka akan ada pergerakan orang besar besaran. Kemudian akan dibarengi dengan naiknya kasus Covid 19 di Indonesia.

"Walaupun sekarang kasus Covid 19 sudah landai dan menurun, tidak boleh kita kemudian lengah kita harus tetap waspada. Dan Nataru nanti jika kita los tanpa ada pembatasan tanpa ada aturan." "Itu pasti diikuti pergerakan orang besar besaran dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian pasti akan dibarengi naiknya kasus Covid 19," kata Muhadjir dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Jumat (29/10/2021). Lebih lanjut Muhadjir menegaskan kepada seluruh masyarakat agar tidak mudik pada saat libur Nataru.

Karena kemungkinan besar, pemerintah akan memberlakukan aturan ketat saat libur Nataru, seperti yang dilakukan pada tahun lalu. Muhadjir pun meminta agar kebijakan pemerintah ini jangan dianggap negatif, karena ini semua demi keselamatan rakyat Indonesia. "Untuk itu diperlukan aturan yang betul betul bisa memastikan bahwa tidak akan terjadi gelombang ketiga seperti di negara lain. Pokoknya sekarang jangan ada rencana mudik. Jadi enggak usah beli tiket dulu dan enggak usah ngerancang dulu untuk bepergian jarak jauh."

"Karena kemungkinan besar akan kita atur ketat seperti tahun lalu. Utama jangan dicurigai macem macem, ini demi keselamatan dan kemaslahatan rakyat Indonesia semua," terangnya. Diwartakan sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, pola pengendalian Covid 19 harus lebih konsisten, tidak hanya dalam mengendalikan pergerakan masyarakat semata, tetapi juga upaya pencegahan lainnya. "Upaya pengendalian pergerakan masyarakat dinilai belum cukup untuk menekan potensi penyebaran Covid 19, tanpa diikuti sejumlah upaya lainnya," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/10/2021).

Catatan Satgas Covid 19, saat ini tren mobilitas masyarakat mengalami kenaikan yaitu mencapai 22,14 persen di pusat belanja, 5,43 persen di taman dan 2,86 persen di tempat retail dan rekreasi. Namun, kalangan pakar epidemiologi berpendapat, kenaikan penyebaran virus korona tidak hanya dipengaruhi oleh faktor mobilitas masyarakat semata. Karena, peningkatan dan penurunan jumlah kasus juga dipengaruhi banyak sekali faktor, seperti jumlah test, ketepatan test, varian baru, dan teknik pengendalian yang benar.

Berdasarkan kondisi tersebut, jelas Lestari, potensi ancaman gelombang ke 3 penyebaran Covid 19 yang diprediksi sejumlah pakar, harus terus ditekan lewat pengendalian faktor faktor yang mempengaruhinya. Para pemangku kepentingan, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus memastikan bahwa faktor faktor yang berpotensi meningkatkan penyebaran Covid 19 bisa dikendalikan. Menurut Rerie, fokus pengendalian jangan hanya terhadap pengaturan pergerakan orang semata, tetapi juga jumlah testing dan tracing yang dilakukan harus memadai dan konsisten.

Pola penanganan kasus positif Covid 19 yang muncul di masa penyebaran virus korona relatif terkendali saat ini, ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus lebih komprehensif untuk meredam potensi meluasnya penyebaran virus. "Kebijakan mencegah masuknya virus korona dari negara negara yang masih mengalami ledakan kasus, harus dilanjutkan demi keamanan masyarakat," ujarnya. Peningkatan aktivitas masyarakat, tegas Rerie, harus diimbangi dengan sistem pengendalian yang lebih menyeluruh dan dilaksanakan semua pihak, baik para pemangku kepentingan dan masyarakat, lewat disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam keseharian.

Leave a Reply

Your email address will not be published.