Kategori
Regional

Pernyataannya Viral soal OTT KPK, Bupati Banyumas: Itu Tidak Lengkap

Bupati Banyumas, Achmad Husein mengatakan pernyatannya yang viral mengenai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak utuh. "Cuplikan video yang viral di media sosial itu tidak lengkap, sehingga saya perlu lakukan klarifikasi," katanya, di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (14/11/2021). Menurut dia, cuplikan video tersebut merupakan kegiatan diskusi dalam ranah tindak pencegahan yang diadakan oleh Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, dan bukan ranah penindakan.

"Yang namanya pencegahan kan ya dicegah, bukan ditindak. Sebetulnya ada enam poin yang saya sampaikan, salah satunya tentang OTT. Dengan pertimbangan bahwa OTT itu menghapus dan menghilangkan kepada daerah," jelasnya. Padahal, menurut dia, bisa jadi kepala daerah tersebut punya potensi dan kemampuan untuk memajukan daerahnya. Ia menyebut, belum tentu dengan di OTT, keadaan daerah tersebut akan menjadi lebih baik. Selain itu, Husein menyatakan, kepala daerah yang di OTT bisa jadi baru pertama kali berbuat, dan bisa jadi tidak tahu karena sering kali di masa lalu kebijakan yang diambil aman aman saja, sehingga diteruskan.

Bupati menuturkan, jika dilihat, kemajuan kabupaten yang pernah terkena OTT hampir pasti lambat karena semua ketakutan berinovasi, suasana pasti mencekam, dan ketakutan walaupun tidak ada lagi korupsi. "Oleh karena itu, saya usul untuk ranah pencegahan apakah tidak lebih baik saat OTT pertama diingatkan saja dahulu, dan disuruh mengembalikan kerugian negara, kalau perlu lima kali lipat, sehingga bangkrut dan takut untuk berbuat lagi. Toh untuk OTT, sekarang KPK dengan alat yang canggih, (dalam) satu hari mau OTT lima bupati juga bisa. Baru kalau ternyata berbuat lagi ya di OTT betulan, dihukum tiga kali lipat silakan, atau hukum mati sekalian juga bisa," ucapnya.

Husein pun kembali menegaskan bahwa pernyataan tersebut dia sampaikan dalam ranah diskusi pencegahan, bukan penindakan, dan cuplikan videonya tidak lengkap. Namun, ia mempersilakan kepada KPK untuk menjalankan tugasnya melakukan OTT. "Tapi kalau mau OTT nggih monggo, sebab kalau KPK berkehendak, bisa jadi 90 persen akan kena semua. Walau kecil, pasti bupati ada masalahnya. Cari saja salahnya dari begitu banyak tanggung jawab yang diembannya, mulai dari presiden sampai dengan kepala desa pasti akan ditemukan salahnya, walau kadarnya berbeda beda," paparnya. Dalam cuplikan video berdurasi 24 detik yang beredar melalui media sosial itu terlihat Bupati Banyumas Achmad Husein sedang menyampaikan pernyataan pada sebuah acara.

"Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Kalau ternyata dia itu berubah, ya sudah lepas begitu. Tapi kalau kemudian tidak berubah, baru ditangkap Pak," kata Husein dalam cuplikan video. Diketahui, video pernyataan Bupati Husein itu diambil dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintregasi di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, di mana Gubernur jateng Ganjar Pranowo mengundang seluruh bupati/wali kota dan pimpinan DPRD untuk mendengarkan arahan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, Kamis (11/11) lalu. Semua bupati/wali Kota hadir dalam acara itu. Para pimpinan DPRD juga hadir secara langsung. Mereka dengan seksama menyimak paparan Firli dan Ganjar yang menjadi narasumber dalam acara itu.

Ganjar mengungkapkan, pihaknya sengaja mengumpulkan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se Jateng untuk mengingatkan kembali agar tidak melakukan korupsi. Kehadiran pimpinan KPK diharapkan bisa menjadi pengingat mereka untuk memastikan pemerintahan berjalan dan anggaran negara dilaksanakan dengan baik. Dalam kesempatan itu, Firli memberikan arahan terkait dengan titik titik potensi korupsi. Selain itu, ia juga memberikan cara pencegahan yang bisa dilakukan kepala daerah agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi. Adapun, Firli Bahuri berujar, korupsi itu bisa terjadi karena ada kekuasaan, kesempatan, dan keserakahan. Satu hal yang bisa dilakukan untuk menghindarinya adalah integritas.

"Kami selalu berkoordinasi dengan inspektorat di daerah sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi saya minta kepada seluruh bupati/wali kota untuk mengoptimalkan peran inspektorat pengawas internal masing masing. Saya juga berharap, semua kepala daerah berintegritas dan sadar, bahwa korupsi itu perbuatan jahat karena merampas hak hak masyarakat," ucapnya.

Kategori
Regional

8 Kg Sisik Trenggiling Diamankan dari Tangan Warga Kampar Riau

TP, warga Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, diringkus Balai Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sumatera. TP ditangkap di kawasan Jalan Lintas Timur Sumatera, Gemuruh Tungkal Ulu, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, Rabu (10/11/2021) tepat pukul 13.30 WIB. Komandan Brigade Sporc Harimau Jambi, Beth Venri mengungkapkan, dari pelaku, petugas berhasil amankan 8 Kg sisik trenggiling.

Untuk mengelabui petugas, pelaku mengemas sisik trenggiling tersebut di dalam sebuah kardus yang dilapisi menggunakan lakban. Namun upaya liciknya gagal, petugas yang mendapat informasi keberadaan TP, langsung berkordinasi dengan Polsek Tungkal Ulu, untuk membantu memantau dan menangkap TP. Tanpa perlawanan berarti, pelaku yang saat itu sedang duduk di depan sebuah warung langsung ditangkap dan dibawa ke markas Brigade Sporc Harimau di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi.

"Saat kita mendapat informasi adanya transaksi sisik trenggiling sebanyak 8 Kg, tim Gakkum KLHK langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku," kata Venri, Minggu (14/11/2021). Bent mengatakan, saat PPNS Balai Gakkum KLHK menyelidiki pelaku, mengaku sisik trenggiling dibawa dari Pekanbaru untuk diantarkan ke Tungkal Ulu, Tanjabbar dan saat ini pelaku masih diperiksa intensif oleh pihak Gakkum. "Kalau pelaku ditangkap Rabu, 10 november 2021, sekitar pukul 13.30 WIB dan modus pelaku membawa sisik satwa trenggiling dari Pekanbaru menuju Tungkal Ulu pakai kardus yang dilapisi lakban warna cokelat dengan tujuan agar tidak diketahui oleh aparat penegak hukum," jelasnya.

Venri menyebutkan selama tahun 2021 sudah sembilan kali pengungkapan dalam operasi peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) dan atas perbuatan pelaku karena kedapatan membawa sisik satwa trenggiling terancam 5 tahun penjara. "Kini pelaku terus diperiksa intensif di PPNS Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera dan terancam 5 tahun penjara serta denda Rp 100 juta," ujarnya.

Kategori
Techno

Pre-Order iPhone 13 Series Mulai 12 November 2021, Ini Harga dan Spesifikasi Lengkapnya

Distributor resmi Apple di Indonesia, iBox Indonesia telah merilis harga iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max. IPhone 13 Pro dibanderol dengan harga Rp 18.499.000, sementara iPhone 13 Pro Max dibanderol dengan harga Rp 19.999.000. Dua ponsel tersebut tersedia mulai 19 November 2021.

Adapun pre order dimulai 12 November 2021 pukul 00.00 WIB. IPhone 13 Pro 128 GB Rp 18.499.000 IPhone 13 Pro 256 GB Rp 20.999.000

IPhone 13 Pro 512 GB Rp 24.999.000 IPhone 13 Pro 1 TB Rp 28.999.000 IPhone 13 Pro Max 128 GB Rp 19.999.000

IPhone 13 Pro Max 256 GB Rp 22.999.000 IPhone 13 Pro Max 512 GB Rp 26.999.000 IPhone 13 Pro Max 1 TB Rp 30.999.000

Secara keseluruhan, kedua model ini memiliki spesifikasi yang sama. Perbedaan terdapat pada ukuran body dan layar. Sementara iPhone 13 Pro Max hadir dengan dimensi 160 mm x 78,1 mm x 7,65 mm dan berat 238g.

Kedua model teratas dari seri iPhone 13 ini mengusung layar Super Retina XDR dengan ProMotion yang berbentang 6,1 inci (iPhone 13 Pro) dan 6,7 inci (iPhone 13 Pro Max). Melalui teknologi ProMotion, layar keduanya memiliki refresh rate adaptif hingga 120 Hz. Pada notch tersemat kamera selfie beresolusi 12MP (f/2.2).

Berpindah ke belakang, terdapat tiga kamera yang masing masing telefoto 12MP (f/2.8) 3x optical zoom, wide 12MP (f/1.5) sensor shift OIS dan ultra wide 12MP (f/1.8) dengan bidang pandang 120°. Selain itu, terdapat juga sensor LiDAR yang berfungsi untuk memindai objek tiga dimensi yang dibidik. Di balik cangkang, smartphone terbaru dari Apple ini diotaki chipset A15 Bionic dengan CPU 6 core masing masing 2 core performa dan 4 core efesiensi.

Khusus untuk model Pro, GPU iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max memiliki 5 core. Seperti biasa, Apple tidak mengungkap besaran memori RAM pada perangkat iPhone nya. Namun beberapa sumber menyebut, iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max mengusung RAM 6GB.

Tidak hanya RAM, Apple juga tidak menyebut kapasitas baterai pada kedua model perangkat terbarunya ini. Dalam laman resminya, Apple mengklaim model iPhone 13 Pro mampu bertahan 22 jam untuk memutar video, 20 jam pemutaran video streaming dan 75 jam untuk memutar audio. Sementara pada iPhone 13 Pro mampu bertahan 28 jam untuk pemutaran video, 25 jam pemutaran video streaming, 95 jam pemutaran audio.

Keduanya dapat terisi hingga 50 persen dalam waktu sekira 30 menit melalui fast charging dan juga telah mendukung pengisian daya nirkabel hingga 15W. Dikutip dari GSMArena, baterai iPhone 13 Pro berkapasitas 3095 mAh, sementara iPhone 13 Pro Max berkapasitas 4352 mAh. Fitur lain di antaranya iOS 15, face ID, konektivitas 5G, NFC, Magnetometer, LiDAR Scanner.

Keduanya telah mengantongi sertfikat IP68 yang berarti perangkat tahan air hingga kedalaman 6 meter selama 30 menit.

Kategori
Corona

Cuti Nataru Dihapus Demi Cegah Gelombang Ketiga Covid-19, Menko PMK: Jangan Ada Rencana Mudik

Beragam upaya dilakukan pemerintah demi mencegah munculnya gelombang ketiga Covid 19 di Indonesia saat libur panjang di akhir tahun hingga awal tahun. Salah satunya dengan menghapus cuti bersama pada tanggal 24 Desember 2021 mendatang. Selain itu pemerintah juga telah menyiapkan beragam kebijakan agar kegiatan masyarakat saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) bisa dibatasi dab terkendali.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi mengatakan, meski kini kasus Covid 19 sudah menurun tapi kita tidak boleh lengah. Pasalnya jika nanti pada saat libur Nataru tidak ada pembatasan dan aturan, maka akan ada pergerakan orang besar besaran. Kemudian akan dibarengi dengan naiknya kasus Covid 19 di Indonesia.

"Walaupun sekarang kasus Covid 19 sudah landai dan menurun, tidak boleh kita kemudian lengah kita harus tetap waspada. Dan Nataru nanti jika kita los tanpa ada pembatasan tanpa ada aturan." "Itu pasti diikuti pergerakan orang besar besaran dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian pasti akan dibarengi naiknya kasus Covid 19," kata Muhadjir dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Jumat (29/10/2021). Lebih lanjut Muhadjir menegaskan kepada seluruh masyarakat agar tidak mudik pada saat libur Nataru.

Karena kemungkinan besar, pemerintah akan memberlakukan aturan ketat saat libur Nataru, seperti yang dilakukan pada tahun lalu. Muhadjir pun meminta agar kebijakan pemerintah ini jangan dianggap negatif, karena ini semua demi keselamatan rakyat Indonesia. "Untuk itu diperlukan aturan yang betul betul bisa memastikan bahwa tidak akan terjadi gelombang ketiga seperti di negara lain. Pokoknya sekarang jangan ada rencana mudik. Jadi enggak usah beli tiket dulu dan enggak usah ngerancang dulu untuk bepergian jarak jauh."

"Karena kemungkinan besar akan kita atur ketat seperti tahun lalu. Utama jangan dicurigai macem macem, ini demi keselamatan dan kemaslahatan rakyat Indonesia semua," terangnya. Diwartakan sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, pola pengendalian Covid 19 harus lebih konsisten, tidak hanya dalam mengendalikan pergerakan masyarakat semata, tetapi juga upaya pencegahan lainnya. "Upaya pengendalian pergerakan masyarakat dinilai belum cukup untuk menekan potensi penyebaran Covid 19, tanpa diikuti sejumlah upaya lainnya," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/10/2021).

Catatan Satgas Covid 19, saat ini tren mobilitas masyarakat mengalami kenaikan yaitu mencapai 22,14 persen di pusat belanja, 5,43 persen di taman dan 2,86 persen di tempat retail dan rekreasi. Namun, kalangan pakar epidemiologi berpendapat, kenaikan penyebaran virus korona tidak hanya dipengaruhi oleh faktor mobilitas masyarakat semata. Karena, peningkatan dan penurunan jumlah kasus juga dipengaruhi banyak sekali faktor, seperti jumlah test, ketepatan test, varian baru, dan teknik pengendalian yang benar.

Berdasarkan kondisi tersebut, jelas Lestari, potensi ancaman gelombang ke 3 penyebaran Covid 19 yang diprediksi sejumlah pakar, harus terus ditekan lewat pengendalian faktor faktor yang mempengaruhinya. Para pemangku kepentingan, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus memastikan bahwa faktor faktor yang berpotensi meningkatkan penyebaran Covid 19 bisa dikendalikan. Menurut Rerie, fokus pengendalian jangan hanya terhadap pengaturan pergerakan orang semata, tetapi juga jumlah testing dan tracing yang dilakukan harus memadai dan konsisten.

Pola penanganan kasus positif Covid 19 yang muncul di masa penyebaran virus korona relatif terkendali saat ini, ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus lebih komprehensif untuk meredam potensi meluasnya penyebaran virus. "Kebijakan mencegah masuknya virus korona dari negara negara yang masih mengalami ledakan kasus, harus dilanjutkan demi keamanan masyarakat," ujarnya. Peningkatan aktivitas masyarakat, tegas Rerie, harus diimbangi dengan sistem pengendalian yang lebih menyeluruh dan dilaksanakan semua pihak, baik para pemangku kepentingan dan masyarakat, lewat disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam keseharian.