Bupati Banyumas, Achmad Husein mengatakan pernyatannya yang viral mengenai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak utuh. "Cuplikan video yang viral di media sosial itu tidak lengkap, sehingga saya perlu lakukan klarifikasi," katanya, di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (14/11/2021). Menurut dia, cuplikan video tersebut merupakan kegiatan diskusi dalam ranah tindak pencegahan yang diadakan oleh Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, dan bukan ranah penindakan.
"Yang namanya pencegahan kan ya dicegah, bukan ditindak. Sebetulnya ada enam poin yang saya sampaikan, salah satunya tentang OTT. Dengan pertimbangan bahwa OTT itu menghapus dan menghilangkan kepada daerah," jelasnya. Padahal, menurut dia, bisa jadi kepala daerah tersebut punya potensi dan kemampuan untuk memajukan daerahnya. Ia menyebut, belum tentu dengan di OTT, keadaan daerah tersebut akan menjadi lebih baik. Selain itu, Husein menyatakan, kepala daerah yang di OTT bisa jadi baru pertama kali berbuat, dan bisa jadi tidak tahu karena sering kali di masa lalu kebijakan yang diambil aman aman saja, sehingga diteruskan.
Bupati menuturkan, jika dilihat, kemajuan kabupaten yang pernah terkena OTT hampir pasti lambat karena semua ketakutan berinovasi, suasana pasti mencekam, dan ketakutan walaupun tidak ada lagi korupsi. "Oleh karena itu, saya usul untuk ranah pencegahan apakah tidak lebih baik saat OTT pertama diingatkan saja dahulu, dan disuruh mengembalikan kerugian negara, kalau perlu lima kali lipat, sehingga bangkrut dan takut untuk berbuat lagi. Toh untuk OTT, sekarang KPK dengan alat yang canggih, (dalam) satu hari mau OTT lima bupati juga bisa. Baru kalau ternyata berbuat lagi ya di OTT betulan, dihukum tiga kali lipat silakan, atau hukum mati sekalian juga bisa," ucapnya.
Husein pun kembali menegaskan bahwa pernyataan tersebut dia sampaikan dalam ranah diskusi pencegahan, bukan penindakan, dan cuplikan videonya tidak lengkap. Namun, ia mempersilakan kepada KPK untuk menjalankan tugasnya melakukan OTT. "Tapi kalau mau OTT nggih monggo, sebab kalau KPK berkehendak, bisa jadi 90 persen akan kena semua. Walau kecil, pasti bupati ada masalahnya. Cari saja salahnya dari begitu banyak tanggung jawab yang diembannya, mulai dari presiden sampai dengan kepala desa pasti akan ditemukan salahnya, walau kadarnya berbeda beda," paparnya. Dalam cuplikan video berdurasi 24 detik yang beredar melalui media sosial itu terlihat Bupati Banyumas Achmad Husein sedang menyampaikan pernyataan pada sebuah acara.
"Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Kalau ternyata dia itu berubah, ya sudah lepas begitu. Tapi kalau kemudian tidak berubah, baru ditangkap Pak," kata Husein dalam cuplikan video. Diketahui, video pernyataan Bupati Husein itu diambil dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintregasi di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, di mana Gubernur jateng Ganjar Pranowo mengundang seluruh bupati/wali kota dan pimpinan DPRD untuk mendengarkan arahan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, Kamis (11/11) lalu. Semua bupati/wali Kota hadir dalam acara itu. Para pimpinan DPRD juga hadir secara langsung. Mereka dengan seksama menyimak paparan Firli dan Ganjar yang menjadi narasumber dalam acara itu.
Ganjar mengungkapkan, pihaknya sengaja mengumpulkan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se Jateng untuk mengingatkan kembali agar tidak melakukan korupsi. Kehadiran pimpinan KPK diharapkan bisa menjadi pengingat mereka untuk memastikan pemerintahan berjalan dan anggaran negara dilaksanakan dengan baik. Dalam kesempatan itu, Firli memberikan arahan terkait dengan titik titik potensi korupsi. Selain itu, ia juga memberikan cara pencegahan yang bisa dilakukan kepala daerah agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi. Adapun, Firli Bahuri berujar, korupsi itu bisa terjadi karena ada kekuasaan, kesempatan, dan keserakahan. Satu hal yang bisa dilakukan untuk menghindarinya adalah integritas.
"Kami selalu berkoordinasi dengan inspektorat di daerah sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi saya minta kepada seluruh bupati/wali kota untuk mengoptimalkan peran inspektorat pengawas internal masing masing. Saya juga berharap, semua kepala daerah berintegritas dan sadar, bahwa korupsi itu perbuatan jahat karena merampas hak hak masyarakat," ucapnya.
